Adat Budaya Aceh Mulai Terkikis

Gema JUMAT, 18 MEI 2018
Badruzzaman Ismail, SH, M. Hum – Ketua Majelis Adat Aceh
Ditemui di sela-sela acara Pelatihan Peradilan Adat yang diselenggarakan awal Mei lalu di Sigli Kabupaten Pidie, H. Badruzzaman Ismail (76) bicara banyak tentang adat budaya Aceh kekinian. Sebagai Ketua Majelis Adat Aceh sejak 2008, pria kelahiran Gampong Lambada Peukan Lambaro Angan Aceh Besar, 17 September 1942 ini tentu ikut bertanggung jawab terhadap pelestarian adat dan nilai-nilai budaya endatu kita.
Menurut Badruzzaman, ada indikasi adat dan budaya Aceh mulai terkikis oleh globalisasi dan kemajuan zaman. Padahal kewajiban masyarakat Aceh untuk menjaga dan melestarikannya. Gotong royong, bicara santun, saling menghormati, cinta lingkungan merupakan bentuk-bentuk karakter orang Aceh tempo doeloe.
Salah satu hal yang menyedihkan adalah dimana orang Aceh tidak menghargai adat dan budaya sendiri. Banyak anak-anak warga Aceh tidak paham lagi berbahasa Aceh dengan orangtuanya di rumah. Lebih parah lagi hampir semua warung berubah nama Café. “Padahal kita punya istilah sendiri seperti keude atau warong, kenapa latah memakai bahasa orang,” gugatnya.
Dikatakan, dalam pelaksanaannya adat Aceh punya 6 dimensi yakni dimensi ritual, ekonomi, lingkungan, hukum,  identitas, kompetitif.  Dalam hal lingkungan misalnya, agama sangat menekankan agar manusia menjaga lingkungan alam, jangan dirusak dan dieksploitasi sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan. “Kenyataan sekarang banyak kita lihat orang membuang sampah ke parit atau sungai,” tambah ayah empat putra-putri ini.
Demikian pula budaya berjualan bahan berbuka di atas got kotor, atau berjualan pakaian bukan di dalam toko, tapi di depan toko di kaki lima.  Isteri dari Hj Rohani Ahmad meminta agar tumbuh kesadaran bagi warga Aceh demi adat dan budaya yang luhur, sehingga ada rasa kebanggaan bila tamu berkunjung.
Dalam pendidikan, Badruzzaman pernah mengaji di Pesantren Lambaro Angan, melanjutkan ke SRI Tungkob (1955), PGAN 6 Tahun, Banda Aceh (1961), Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Unsyiah (1981) dan Magister Hukum (S2), Universitas Sumatera Utara (2002).
Kakek dari 9 cucu ini cukup berpengalaman sebagai dosen, anggota legislatif dan pejabat struktural, berawal tahun 1963 pada Inspeksi Pendidikan Agama  Aceh. Pernah menjadi Sekretaris/ Kabag TU Kanwil Depag Aceh (1973-1990) bahkan anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar (1966-1971). Selain itu juga pernah dilantik sebagai Sekretaris Umum MUI Aceh (1987-2001) dan Wakil Ketua Majelis Pendidikan Daerah Aceh (1994-2002).
Demikian pula kiprahnya di akademik, anak dari pasangan Nyak Jannah H. Hasan dan Tgk. Ismail Hanafiah aktif sebagai dosen luar biasa di berbagai Perguruan Tinggi, bahkan menjabat Pembantu Rektor III Univ. Abulyatama (1984-1992), sejak tahun 1991 – 2007 menjadi dosen tetap pada Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry, Pembantu Rektor II IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh (1997-2001). Tidak hanya itu pria tegas dalam berbicara ini tercatat sebagai Pendiri/ Wakil Pimpinan Umum Majalah Santunan Kanwil Depag (1978-1991). Saat ini pak Bad begitu orang menyapanya, memimpin Majelis Adat Aceh (MAA) sejak 2008 hingga sekarang, peralihan dari Kongres LAKA.
Ia tergolong aktif menulis, tidak kurang 30 buah buku dan karya tulis sudah dihasilkan. Berbagai seminar, lokakarya sering dikuti baik dalam negeri maupun luar negeri. Buku pertamanya berjudul  “Manajemen Masjid dan Adat Kebiasaan di Aceh (1990), diterbitkan CV.Gua Hira’. Di usia tuanya, Badruzzaman masih juga menulis buku yang akan diluncurkan setelah Idul Fitri berjudul : Nilai-nilai Adat Aceh sebagai Potensi Spirit Pembangunan Kesejahteraan (Refleksi Otobigrafi),  tebal 658 halaman. Baskar