Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK) Dr Amri SE MSi menjelaskan, persoalan ekonomi di Aceh adalah kemiskinan dan pengangguran. Oleh karenanya, penggunaan anggaran pemerintah harus tepat sasaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu disampaikannya kepada Gema Baiturrahman, Kamis, (19/1/2023).
Aceh memiliki potensi besar sektor pertanian, perikanan, perkebunan, serta peternakan. Untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan pengangguran di Aceh, pemerintah harus fokus pada pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM) pada empat sektor tersebut yang tersebar di seluruh gampong di Aceh. “Aceh dapat terhindar dari belenggu resesi melalui pemberdayaan UMKM dan IKM,” ujarnya.
Resesi diibaratkan penyakit jantung, sementara inflasi seperti flu. Untuk menangani keparahan dua penyakit ini dilakukan dengan cara berbeda. “Inilah resesi, sakit ekonomi yang sangat parah,” terangnya.
Dia menambahkan, meskipun dunia dalam keadaan resesi, namun jika ekonomi UMKM dan IKM di Aceh meningkat, resesi tidak akan dirasakan. “Ekonomi bukan persoalan remeh temeh, melainkan persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat level paling bawah, harus diperhatikan, harus diselesaikan,” tegasnya.
Langkah bangun ekonomi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Aceh Dr H T Ahmad Dadek SH MH, menjelaskan, pada tahun 2023 pemerintah fokus pada pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan pengendalian tingkat inflasi yang diperkirakan akan tinggi.
“Ada indikator yang tidak bisa kita intervensi, seperti inflasi yang disebabkan naiknya harga minyak. Terkait harga minyak, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tuturnya saat dijumpai Gema Baiturrahman, Kamis, (19/1/2022).
Dia menjelaskan, survei kemiskinan dilakukan dua kali, Maret dan September. Pada September 2021 angka kemiskinan Aceh 15,53 persen. Sementara pada September 2022 turun menjadi 14,75 persen. Pada Maret 2022 dibandingkan Maret 2021 persentase kemiskinan dari 15,33 persen turun menjadi 14,64 persen.
“Jika dibandingkan September 2021, penurunannya mencapai 0,89 persen, penurunan yang tertinggi selama hampir 20 tahun. Jadi sebenarnya kita mengalami penurunan (angka kemiskinan) signifikan antara tahun 2021 dengan tahun 2022,” paparnya.
Karena diperkirakan pada 2023 inflasi tinggi, lanjutnya, pemerintah telah melakukan persiapan-persiapan dalam APBA untuk kegiatan pengendalian inflasi. Inflasi menyebabkan angka kemiskinan meningkat.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan tidak dilihat dari kondisi rumah dan ketersediaan kakus, melainkan tingkat daya beli masyarakat memenuhi kebutuhan kalorinya, yakni Rp650 ribu per orang setiap bulan.
Diakuinya, angka penganguran di Aceh berada di atas nasional, sebelumnya tidak. Sementara jumlah investasi di Aceh terbilang kecil untuk menekan angka pengangguran. Harapannya, pengusaha lokal Aceh yang juga memiliki banyak uang dapat berinvestasi, sehingga menyerap tenaga kerja.
“Di Aceh persoalan yang paling besar adalah uang pemerintah dominan, sementara uang swasta sedikit. Sedangkan di Sumatra Utara, uang swasta dengan uang swasta hampir imbang,” tuturnya.
Mengurangi kemiskinan
Beberapa langkah konkret ke depan dalam mengurangi angka kemiskinan, yakni peningkatan investasi pada sektor riil. Kemudian, menekan angka pengeluaran masyarakat melalui dana BOS, bantuan PKH, subsidi BBM, bantuan rumah, dan lainnya.
Kemudian, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan yang dapat menunjang perekonomian. Selanjutnya, memperbaiki layanan transportasi, seperti jalan demi memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada sektor pembangunan infrastruktur, tahun 2023 diupayakan penyelesaian pembangunan rumah sakit regional dan perbaikan jalan provinsi.
Sementara pada sektor perkebunan, akan diberikan bantuan bibit dan pupuk kepada masyarakat. Namun, yang paling penting pada sektor perkebunan yakni menjaga kestabilan harga produk. Pihaknya juga sedang menyurvei terkait produksi kelapa, apakah mencukupi kebutuhan. Jika dibangun pabrik pengolahan kelapa, maka produk turunannya akan banyak.
Di sektor perikanan, pemerintah sedang fokus memperbanyak cold storage dan pengolahan ikan. Ketika ada cold storage, jika ikan sedang banyak dan harganya menurun, maka ikan tersebut dapat disimpan. –Zulfurqan, editor: smh
